Banyak yang Langgar Aturan PSBB Era Berkendara, Harus Kena Sanksi?

Banyak yang Langgar Aturan PSBB Era Berkendara, Harus Kena Sanksi?

VIVA – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menutup mata rantai penyebaran Virus Corona atau COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia seperti tak bersaing. Banyak pengendara masih melanggar metode berkendara saat PSBB.

Polisi mengaku masih banyak pelanggar yang ditemui di beberapa wilayah yang menerapkan PSBB. Namun maka kini polisi masih menerapkan ancangan persuasif. Termasuk sebatas memberi teguran, bagi para pelanggar dan belum sampai memenjarakan atau mendenda mereka sesuai peraturan.

Satu diantara payung hukum yang dijadikan tumpuan PSBB adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 Undang-undang itu menyatakan bahwa bila ada yang menentang aturan terkait kekarantinaan kesehatan – dalam hal ini PSBB awut-awutan maka akan diganjar hukuman penjara maksimal 1 tahun dan ataupun denda paling banyak Rp100 juta.

Dikutip Rabu 22 April 2020, dari buatan poling singkat VIVAnews, ternyata banyak masyarakat yang sepakat bahwa pelanggar PSBB harus dihukum. Poling itu dilakukan selama 13-19 April 2020 di halaman utama akun Facebook-nya.

Pertanyaan polling itu adalah ‘Setujukah Anda, pelanggar Pemisahan Sosial Berskala Besar (PSBB) didenda dan dipenjara? ’ Pilihan jawaban hanya dua, setuju atau tidak setuju.

Diikuti 524 pengunjung orang, polling itu membuktikan bahwa 53. 82 persen ata 282 responden) menjawab setuju. Sedangkan 242 responden lainnya atau sebesar 46. 18 memilih tidak Setuju.

Menyuarakan juga: Relaksasi Kredit Kendaraan Bermotor, Ternyata Begini Realisasinya

Lihat Pula

Masyarakat yang mengikuti poling tersebut pun menyumbangkan pendapatnya seiring dengan sikap yang disampaikan. Salah satunya akun Muv Muflich yang menyarankan uang dari pelanggar yang ditilang saat PSBB diserahkan ke biro sosial untuk beli sembako.

Sementara itu, akun Yulia Lili menyatakan sebaliknya yaitu sama sekali tidak setuju. Kecuali, selama ada PSBB kebutuhan warga dijamin sebab pemerintah, “Insya Allah tidak bakal ada pelanggaran, ” ungkapnya.

“Kalau tidak ada agunan, apa kita rela anak-anak kita mati kelaparan? Lagipula kenapa dengan dipenjara dikeluarkan dengan alasan kemanusiaan sehingga sekarang penjahat di mana-mana berulah lagi, yang demi kebutuhan malah dipenjara? ” ujarnya.

Seperti diketahui, hingga Minggu 19-April 2020, Selama sembilan hari pelaksanaan PSBB, Jasa Marga berhubungan Kepolisian dan Dinas Perhubungan mendokumentasikan masih banyak pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan bebas hambatan. Jumlahnya 1. 549 unit, atau kira-kira 54 persen dari 2. 863 unit yang diperiksa.

Data tersebut didapat dari 3 titik pemeriksaan yang dipasang pada akses gerbang tol, yakni GT Tomang Tol Dalam Kota, GT Kapuk Tol Sedyatmo, dan GT Cikunir 2 Tol Jakarta Outer Ring Road atau JORR.

ikuti berita terkini di VIVA Network terkait Virus Corona.