Ekonomi Makin Sulit, PSBB Disarankan Tidak Larang Ojol Narik Penumpang

VIVA – Peraturan Gajah Perhubungan nomor 18 tahun 2020 yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membatasi layanan transportasi selama wabah virus corona, dianggap sebagai langkah yang bijak.

Namun, Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dr Paksi CK Walandouw mengatakan, tersedia aspek penting lainnya yang juga harus diperhatikan, yakni ekonomi masyarakat dengan bekerja di sektor non legal.

Menurut LDFEBUI, 75 persen dari tenaga kerja di Indonesia, atau sekitar 59, 3 juta orang, masuk dalam kategori tersebut. Baik yang melakoni bisnis UMKM seperti pedagang kaki lima, maupun para-para pengendara ojek online.

”Bila dilihat daripada angka ini, maka ojol yang ada mitra lebih dari dua juta orang mempunyai posisi yang dapat menjaga ketahanan ekonomi, ” ujarnya meniti keterangan resmi, dikutip Selasa 14 April 2020.

Baca juga: Dokter Ini Gunakan Suzuki Ignis untuk Melindungi Anak dari Corona

Selama pandemi, ia setuju kalau mengutamakan kesehatan dan keselamatan umum adalah hal yang utama. Namun, dilema yang dihadapi pemerintah, pertama bagi pemda yang memberlakukan pembatasan baik berskala besar, juga harus disikapi dengan bijak.

Lihat Juga

”Pembatasan tidak boleh tersedia yang membonceng di sepeda mesin, harus dilihat dari sisi kesehatan dan juga kebutuhan konsumen. Bila pekerja yang membutuhkan adalah zona esensial seperti pekerja di gardu sembako, tenaga medis, dan yang lain, akan sulit bagi mereka untuk bekerja, ” tuturnya.

Atas dasar itu, regulasi dengan membolehkan ojol membawa penumpang selama PSBB, seperti tertuang dalam Permenhub 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi di dalam rangka Pencegahan Penyebaran virus Corona, menurut Paksi harus disambut secara bijak juga.

”Jadi, tidak serta merta melarang, namun juga memikirkan banyak hal. Bila ada satu kebijakan, diikuti sebab kebijakan lain yang juga menjunjung, bisa disebut juga ada adukan kebijakan, ” ungkapnya.

Paksi juga membahas, soal cara mengganti pendapatan yang hilang kelanjutan pengurangan kegiatan sepanjang pandemi COVID-19. Itu perlu dilakukan, karena mereka juga bagian dari rakyat Nusantara.

”Bila insentif atau BLT (Bantuan Langsung Tunai) daripada pemerintah cair, dan dampak sejak COVID-19 tetap meluas, maka tidak melegalkan ojol mengambil penumpang harus memperoleh pertimbangan yang serius. Baik secara tujuan pembatasan, maupun untuk menaikkan alat-alat yang harus dipakai pacar dan konsumen untuk menghindari penyebaran virus, ” jelasnya.